Di dalam perspektif administrasif, pengawasan menjadi kata kunci yang mendinamisasi hubungan pusat-daerah dalam negara kesatuan republik indonesia. namun disadari menjado semacam hukuk, bahwa ketika pengawasan itu dikaitkan dengan dimensi kekuasaan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus diterima kenyataan bahwa makna pengawasan itu adalah: pusat mengawasi Daerah dan tidak dikenal adanya pengawasan Daerah oleh pusat, Daerah dan tidak mengawasi pusat. Hal itu tidak pernah terjadi, sekali pun sekadar dalam konstruksi para pemikir.